Gandeng Mabes Polri, Mensos Risma Temukan Pembagian Bantuan di Pekalongan Tak Sesuai Aturan

Mensos RI Tri Rismahirini mengunjungi penerima Bantuan Pangan non Tunai di Kota Pekalongan. RMOL Jateng
Mensos RI Tri Rismahirini mengunjungi penerima Bantuan Pangan non Tunai di Kota Pekalongan. RMOL Jateng

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini temukan masalah dalam pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada para penerima manfaat (PM) di Kota Pekalongan.


"Ada ketidaksesuaian antara apa yang mereka terima dengan barang yang mereka dapat," kata Mensos di Kelurahan Bugisan, Kota Pekalongan, Selasa (27/7).

Terkait temuannya, ia dan beberapa tim, termasuk mabes Polri akan melakukan pendalaman.

Risma mengatakan banyak PM yang tidak tahu nilai bantuan yang diterimanya.

"Apalagi yang tua-tua ini dia nggak tahu. Tahunya dia nerima beras, nerima ini iyu. Dia tidak tahu nilainya berapa," tuturnya.

Ia menjelaskan berdasarkan temuannya di beberapa daerah ada beda harga bahan pokok antara E-warung dan toko lainnya.

Bahkan, harga barang di E-warung terkadang lebih mahal dibanding warung biasa.

Temuan lainnya adalah bantuan pada PM di kota Pekalongan berupa paket.

Padahal, dalam aturan, bantuan tidak boleh dalam paket dan sejenisnya.

"Karena penerima manfaat tidak makan telur, misalkan dia alergi, bisa beli daging," ucapnya.

Politisi PDIP itu menyebut dalam nilai BPNT Rp 200 ribu, para PM seharusnya bebas belanja sesuai kebutuhannya.

Risma, sapaan akrabnya, ingin ke depan, para PM bisa belanja kebutuhannya di warung manapun, tidak harus ke E-warung.

Saat ini, pihaknya bersama Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan sistem tersebut.

Bagaimana nasib E-warung? Mantan Walikota Surabaya itu menyatakan E-warung harus bersaing dengan warung biasa.

"Tidak bisa kemudian karena pertimbangan tertentu ada perlindungan. Itukan gak bisa. itu kan nyalahi azas demokrasi dan Pancasila. Masak orang miskin harus beli di tempst yang lebih mahal?" ucapnya.