Pemerintah Kota Semarang berupaya menanggulangi angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tercatat ada tujuh kelurahan menjadi prioritas dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Bakal Dilantik Esok Hari, Berikut Sederet Prestasi dan Kiprah Plt Walikota Semarang
- Pemkot Semarang Tingkatkan Hasil Panen Padi dengan Menggandeng Lembaga Riset
- Tradisi Tuk Panjang Digelar di Kawasan Pecinan
Baca Juga
"Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo, di Kota Semarang telah dipilih daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kemiskinan. Tapi Insyaa Allah di Semarang tidak ada kemiskinana ekstrim. Ada tujuh kelurahan di kota Semarang yang menjadi prioritas," terang Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, Selasa (25/10), di Rooms Inc Hotel Semarang.
Plt. Wali kota Semarang yang akrab disapa Ita mengatakan, kemiskinan dapat menjadi akar dari masalah lain seperti stunting, pernikahan anak usia dini, KDRT, hingga kriminalitas. Dirinya berharap, fokus pada penanganan masalah pengentasan kemiskinan di tujuh kelurahan prioritas dapat membuat wilayah tersebut naik kelas.
Ita juga mengimbau para perusahaan atau pihak swasta untuk lebih fokus menjadikan ketujuh kelurahan tersebut sebagai prioritas sasaran penerima manfaat CSR. Menurutnya, perusahaan tidak harus memberi bantuan ke seluruh wilayah di Kota Semarang, tetapi yang utama adalah memberi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kemarin kami bersama-sama dengan Pak Sekda, asisten, staf ahli kita membahas terkait indikator-indikator yang menjadi kategori kemiskinan prioritas. Istilahnya kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) ada yang namanya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Indikatornya hampir sama. Kalau perempuan lebih berdaya, di rumah tangga dia disupport (didukung), anak-anaknya terlindungi, tentu bisa jadi masyarakat yang sejahtera," lanjut Ita.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang mensosialisasikan tata laksana Musyawarah Kelurahan untuk mewujudkan database. Database ini akan diolah, disusun, dan disampaikan kepada perangkat daerah terkait dan akan menjadi referensi prioritas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023.
"Kami juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran ini terjadi di mana saja karena waktu Covid-19 pengangguran naik. Satu per satu akan dibedah secara matang," pungkas Ita. 
- KP2KKN Jawa Tengah : Kasus Mbak Ita Harus Jadi Pelajaran
- Mbak Ita Sebut Banjir Semarang Gegara Infrastruktur Belum Optimal
- Semarang Borong Penghargaan Sepanjang Agustus
