Event budaya atau pentas kesenian dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif bagi Bawaslu sebagai sarana pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan pengamat budaya Undip Dr Sukarjo Waluyo, dalam acara sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, yang digelar Bawaslu Kabupaten Blora di di De Garden Caffe and Resto, Jumat (15/9).
Pengamat budaya Undip Dr Sukarjo Waluyo. Foto: ist.
"Untuk pengawasan partisipatif, Bawaslu perlu menggunakan instrumen lain termasuk instrumen kebudayaan kesenian," ungkap pengamat budaya dari Undip, Dr Sukarjo Waluyo.
Sukarjo Waluyo mengatakan, dalam perspektif kebudayaan, pengawasan partisipatif pemilu 2024 bisa dimaknai sebagai ruang.
"Pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024 bisa kita maknai sebagai ruang. Pementasan itu tidak hanya untuk ditonton, tapi dpat memasukkan agenda pengawasan pemilu," ungkap doktor lulusan Fakultas Ilmu Kebudayaan UI tahun 2019 ini.
Ketua Program Studi Sastra Indonesia ini menegaskan, di era sekarang, kesenian itu menjadi milik bersama, menjadi ruang untuk menyampaikan pesan positif atau hal baik.
"Karena momentum pemilu sudah dekat, proses pemilu ini harus dapat berjalan dengan jurdil (jujur dan adil). Sejak dini harus diskenario dengan baik," imbuhnya.
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Blora, Muhammad Mustain mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini untuk mengajak multi komunitas untuk menjadi pengawas partisipatif di Pemilu 2024.
"Ini adalah langkah kami untuk bersama-sama mengajak masyarakat terutama untuk berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif untuk menegakkan demokrasi," tutur Muhammad Mustain.
Pihaknya merangkul semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu, agar tetap berkualitas, demokratis serta memiliki integritas sesuai dengan asasnya," ujarnya.
Dia menegaskan, diperlukan kolaborasi dan sinergi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan insan pers untuk menciptakan pemilu damai dan berintegritas di wilayah Kabupaten Blora.
"Perlu diciptakan ruang koordinasi guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu seperti hoax, SARA, politisasi SARA dan cyber bullying," pungkasnya. 
