- Layanan SPBE Bikin Puas Masyarakat, Pemkab Kudus Diganjar Digital Government Award Presiden Joko Widodo
- Torehkan Sejarah di Kudus, Sukun U17 dan U23 League Usung Kompetisi Penuh
- Pj Bupati Kudus Sindir Aktifitas Bermedsos saat Beribadah Haji
Baca Juga
Tidak ingin wilayahnya kembali diobok-obok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat terjadi saat kepemimpinan mantan Bupati HM Tamzil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menguatkan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia.
Langkah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kudus. Kedua belah pihak pun sudah bekerjasama selama beberapa tahun, dan berharap untuk meningkatkan kolaborasi yang terjalin.
Keinginan ini diungkapkan Penjabat Bupati Kudus Hasan Chabibie, saat menemui perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (24/4).
“Pemkab Kudus ingin agar pelayanan publik di Kudus terus meningkat kualitasnya. Karena itu, kolaborasi dengan Ombudsman sangat penting, agar terjadi keseimbangan informasi serta mekanisme check and balances antara Pemkab dengan lembaga lain yang berwenang,” ujar Hasan.
Hasan mengakui, Ombudsman selama ini menjadi instansi yang mengawal mekanisme pengawasan pelayanan publij. Selain itu, sebagai lembaga yang menerima aduan masyarakat terkait pelayanan dari birokrasi di berbagai level.
Tak hanya dengan pihak Ombudsman saja, Hasan mengaku menjalin komunikasi dengan beberapa instansi pengawasan di level nasional. Langkah itu untuk membantu Pemkab Kudus bekerja dengan baik.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan KPK untuk membantu menata Kudus. Kami ingin ada bimbingan dari lembaga ini dengan mekanisme pencegahan dan pengawasan,” kata Hasan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida juga mengapresiasi langkah Pemkab Kudus yang berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publilk.
“Pemkab Kudus sudah bekerjasama dengan kami bertahun-tahun dalam pengawasan pelayanan publik. Kami juga sudah sering memberikan catatan dan saran kepada Pemkab Kudus, dan selama ini difollow-up secara sangat baik,” ucap Siti Farida.
Kolaborasi Pemkab Kudus dan Ombudsman ini, kata Siti Farida, diharapkan menjadi titik penting peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik. Selanjutnya, diharapkan warga Kudus juga mendapatkan kepuasan yang tinggi dalam perizinan dan pelayanan publik.
- AG Pagi Polres Boyolali: Sebar Personel Di Titik Rawan Di Tengah Kesibukan Masyarakat Pascalebaran
- Kapolda Jateng Pantau Situasi Kepadatan Lalu Lintas Melalui Udara Hadapi Puncak Arus Mudik
- Ahmad Luthfi Pastikan Pelayanan Publik Dan Kesehatan Berbasis Desa Berjalan Optimal
