Praktik dugaan pungutan liar pelaksanaan Assessment Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) terjadi di Kabupaten Batang. Sebuah sekolah swasta meminta uang sekitar Rp 600 ribu ke wali murid untuk pelaksanaan ANBK.
- SMPN 2 Selopampang: Deklarasi Anti Bullying Dan Kekerasan
- Rekor Literasi Bela Negara Serentak Kepada Pelajar Terbanyak Tercipta di Perbatasan RI-RDTL
- Marak Kasus Bullying, Polres Blora Ambil Langkah Preventif
Baca Juga
"Alasannya untuk sewa gedung karena numpang ujian, beli soal, bayar listrik, dan latihan soal selama enam hari. Setiap hari dihitung Rp 100 ribuan," kata seorang wali murid, Wati (bukan nama sebenarnya), Jumat (3/12).
Ia bercerita pemberitahuan pembayaran itu mendadak. Para orangtua siswa dikumpulkan di sekolah untuk diberi informasi secara lisan.
Rincian kebutuhan pembayaran itu untuk empat hari latihan soal dan ditambah dua hari pelaksanaan ANBK. Pihak manajemen sekolah mengatakan pembayaran itu akan dipotongkan dari uang tabungan siswa.
"Sejak masuk sekolah kan siswa diminta nabung Rp 1.000 per hari, ada juga tabungan bebas. Kalau anak saya jumlah total tabungan Rp 400 ribuan, jadi masih harus tombok Rp 200 ribuan," jelasnya.
Wati mengungkapkan tidak ada informasi tertulis terkait pungutan itu. Pihak sekolah pun tidak melampirkan kebutuhan ataupun kuitansi. Semua disampaikan melalui lisan.
"Belum ditarik sih, katanya nanti dipotong dari tabungan setelah selesai pelaksanaan," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi Pembinaan Madrasah, Kementrian Agama Kabupaten Batang Munif mengakui tidak memberikan anggaran ANBK untuk Madrasah. Sarannya, pelaksanaan ANBK disarankan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Kalau di Dinas Pendidikan kan ada anggaran tersendiri, tapi kalau kita menggunakan BOS," tuturnya.
Ia menjelaskan mayoritas Madrasah di Kabupaten Batang adalah Madrasah Swasta. Sehingga alokasi anggaran khusus untuk ANBK tidak tersedia.
Terkait tarikan iuran ke wali murid, biasanya bersifat infaq. Kemenag tidak menentukan pagu anggaran untuk ANBK.
Selain itu, kemenag tidak mewajibkan sekolah memberi laporan terkait pelaksanaan ANBK. Hal ini dikarenakan evaluasi ANBK langsung dari pusat.
Adapun nilai wajar anggaran ANBK adalah Rp 600.000 untuk satu sekolah. Tapi jika satu siswa Rp 600.000 per siswa, Ia mengaku tidak tahu.
Sistem yang berbeda dilakukan oleh sekolah negeri. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, Yulianto.
Ia mengatakan untuk sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan, anggaran untuk operasional pelaksanaan menggunakan dana APBD.
"Kalau kebutuhan tiap siswa Rp 88 ribu untuk pelaksanaan ANBK," jelasnya. 
- Canggihnya Digitalisasi Sastra, Tak Menggeser Mading Konvensional
- Wujudkan World Class University, IAIN Kudus Siapkan Prodi Doktor Studi Islam
- 280 Siswa SD se-Banjarnegara Ikut Festival Tunas Bahasa Ibu
