Dugaan Penyelewengan Dana Desa Papanrejo Gubug, LBH Sidorejo Laporkan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sidorejo Law, mendapati adanya dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) dan Pengeluaran PPKM Skala Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.


Penemuan tersebut didapat dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diduga dibuat oleh Pemerintah Desa Papanrejo, kepada Pemerintah Pusat, yang diduga fiktif. 

Ketua Umum LBH Sidorejo Law, Budi Purnomo, mengatakan, penemuan ini didapat pada tahun ini, berdasarkan aduan masyarakat Desa Papanrejo.

"Dari Investigasi yang kami lakukan, banyak kejanggalan yang kami temukan. Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana penanganan Covid 19, yang diduga ada beberapa warga yang sudah meninggal tapi masih mendapat BLT. Padahal, uang sebesar Rp.600 ribu tersebut tidak diberikan," ujar Budi, di kantornya, Jalan Semarang - Purwodadi, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Senin (26/6).

Selain itu, Budi juga mengatakan adanya dugaan penyelewengan keuangan Dana Desa tahun anggaran 2019 - 2023, yang digunakan untuk proyek desa yang diduga fiktif. 

"Ada lagi temuan kami terkait penyelewengan Dana Desa, yang kami total sebesar Rp.1,8 Milyar, dan itu fiktif. Karena dari investigasi, pembangunan yang ada tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Misal pembangunan jembatan, talud, dan jalan desa," tambah Budi.

Temuan lain yang didapat, menurut Budi, adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. 

"Kami temukan adanya aliran dana dari rekening desa yang diduga tidak sesuai SOP," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi akan melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Papanrejo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. 

"Kami akan melaporkan temuan ini. Tentunya dengan membawa sejumlah bukti yang sudah kami dapatkan," ungkap Budi.

Temuan ini, menurut Budi, berdasarkan aduan masyarakat yang curiga dengan adanya beberapa pembangunan yang tidak sesuai dan menyimpang dari anggaran.