Pilkada yang berlangsung saat ini telah memanaskan mesin-mesin politik di berbagai daerah. Seluruh partai politik mulai mengaktifkan jaringannya hingga tingkat kabupaten dan kota. Kehadiran media sangat penting sebagai referensi informasi bagi masyarakat.
- Gubernur Jateng: Pemprov Dan DPRD Sinergi Perkuat Pembangunan Daerah Dan Nasional
- Pemprov Jateng Tegas Awasi Dana Desa, Gubernur Siap Tindak Jika Berani Disalahgunakan
- Lantik 4 Kapolres Baru, Kapolda Titip Kondusivitas Dan Kelancaran Operasi Ketupat Candi 2025
Baca Juga
Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, mengatakan keberadaan media arus utama tetap relevan dan vital. Meskipun masyarakat sangat bergantung pada media, justru ketergantungan ini menggarisbawahi pentingnya peran media arus utama untuk menjaga marwah informasi.
"Masyarakat Jawa Tengah membutuhkan kebenaran informasi yang berbasis fakta, bukan kekuatan algoritma digital," kata Fuad yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam diskusi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai 2024.
Diskusi yang diikuti oleh para awak media dan lembaga kemahasiswaan dan organisasi masyarakat (ormas) di Semarang mengambil tema Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik berlangsung di aula Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) di Jalan Ahmad Yani Semarang, Senin (10/06).
Fuad mengatakan, algoritma digital cenderung membangun persepsi yang bisa menyesatkan. Oleh karena itu, diskusi ini perlu menyoroti bagaimana algoritma digital bisa mempengaruhi persepsi masyarakat.
"Keberadaan media arus utama yang mengedepankan ketepatan dan kecepatan informasi menjadi sangat penting, terutama menjelang Pilkada. Masyarakat harus menerima informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Fuad.
Fuad mengakui, saat ini masyarakat sudah mulai jenuh dengan berita yang tidak akurat dan sering mencari informasi yang dapat dipercaya.
Media arus utama harus terus membangun komunikasi yang baik dan menjadi referensi utama bagi masyarakat.
"Meski butuh waktu, kita harus terus berjuang untuk menyediakan informasi yang dapat diandalkan, bersaing dengan media sosial," katanya.
Fuad mengingatkan, di Jawa Tengah, potensi konflik berbasis SARA dalam Pilkada perlu diwaspadai. Media arus utama harus memberikan informasi yang sehat, faktual, dan optimis untuk mencegah penyebaran isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) yang dapat memicu konflik.
"DPRD Provinsi Jawa Tengah akan mendorong kerjasama antara pemerintah provinsi dan aparat kepolisian untuk melakukan operasi siber" kata Fuad.
Fuad berharap, media dan organisasi masyarakat (ormas) terlibat dalam upaya ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. 
- Petugas SatPol PP Dan Damkar Tertibkan Lapak PKL Di Blora
- Kreativitas Perempuan Jadi Fokus Seminar Hari Kartini DPPKBP3A Sukoharjo
- KPU Karanganyar Patuhi Aturan, Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada ke Kas Daerah
