DPRD Jawa Tengah menolak rencana relokasi RAPBD 2024 sebesar Rp2,4 Triliun diusulkan Pj (penjabat) Gubernur Jateng Nana Sudjana.
- Pemkab Batang Gelontorkan Rp 5,5 miliar untuk Relokasi Puskesmas Limpung
- Amankan Natal, Polresta Surakarta Siagakan 899 Personil Gabungan
- Anggota DPR: Atmosfer Kolutif di LPEI Segera Dibersihkan
Baca Juga
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto mengatakan, delapan fraksi menolak rencana realokasi anggaran KUA PPAS RAPBD Jateng tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan 10 program prioritas.
“Ini masih dibahas, nanti kesepakatannya seperti apa,” kata dia di Semarang, Senin (20/11).
Penolakan, kata dia, tersebut merupakan dinamika pembahasan anggaran di DPRD Jateng. Pihaknya akan melakukan koreksi terhadap anggaran direalokasi Pemprov Jateng.
“Kemarin baru rapat (banggar) sekali. Namanya masih pembahasan ya dinamikanya banyak, belum final,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut dia, realokasi anggaran dengan nilai total sekitar Rp2,4 Triliun itu ditolak kalangan legislator karena menggunakan anggaran sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng.
“Anggaran akan direalokasi meliputi anggaran insentif guru keagamaan Rp247,2 Miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 Miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp142,8 Miliar, anggaran Bina Marga Rp200 Miliar dan anggaran rumah tidak layak huni (RTLH) Rp80 miliar,” terang dia.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie menegaskan, menolak rencana penghapudan anggaran insentif guru keagamaan (guru madin, TPQ, dan pondok pesantren) se-Jateng.
“Termasuk anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar,” kata Samsurie.
Dia melanjutkan, realokasi anggaran tersebut berpotensi dan berdampak sangat serius bagi masyarakat, khususnya 250 ribu guru keagamaan telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan nonformal.
“Tambahan insentif yang hanya sebesar Rp100.000 per bulan ini jika dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan. Mereka sudah mengabdi lama, berjasa untuk terus membina, membimbing akhlak anak anak didik kita di tengah-tengah masyarakat. Jika yang hanya Rp100.000 per bulan ini saja kok mau dihilangkan, ini tentu sangat memprihatinkan,” katanya.
Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana saat dikonfirmasi terpisah enggan berkomentar lebih jauh mengenai realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Prioritas.
“Itu nantilah ya, belum final. Gak usah bicara itu dulu,” katanya. 
- Ramadhan dan Lebaran, Ketua DPRD Jateng Ingatkan Kondisi Ekonomi Mudah Bergejolak
- Ketua DPRD Jateng Sumanto Ingatkan Pemda dan Masyarakat Awasi Harga Kebutuhan Jelang Idul Fitri
- Sambutan Perdana Sebagai Gubernur, Ahmad Lutfhi Sebut Jawa Tengah Punya Banyak PR
