Kemiskinan masih menghantui Provinsi Jateng sampai
sekarang. Kondisi itu dapat dilihat di beberapa kabupaten, yang warganya
masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
- Wabup Batang Berpesan Jaga Anak dari Kenakalan Remaja di Bulan Ramadan
- Pj Gubernur Ajak Warga Jateng Berikan Penghargaan yang Tulus kepada Kaum Ibu
- Kualitas PAM Tirtayasa Pekalongan Buruk, Emak-emak di Pekalongan Tolak Bayar Tagihan hingga Ancam Demo
Baca Juga
Guna menekan persoalan tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jateng ikut berupaya agar semua warga mendapatkan rumah yang layak huni. Salah satu upayanya yakni dengan mengoptimalkan program rumah layak huni dengan beberapa indikator pendukung salah satunya adalah penggunaan air bersih, sanitasi yang sehat.
Hal itu terungkap saat menggelar studi banding dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (28/2/2020).
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri mengatakan, salah satu indikator RTLH dilihat dari kualitas air bersih. Untuk itu pihaknya kini tengah fokus 100 persen air bersih.
Kami ingin mencapai ‘Gerakan 100-0’ yang artinya 100 persen air bersih dan 0 kawasan kumuh yang kami upayakan," kata Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan itu.
Saat berdiskusi dengan jajaran dinas, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso juga mengatakan upaya 100% air bersih itu menjadi inspirasi bersama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Air bersih bisa menjadi insipirasi kita bersama. Minimal kita mulai penataan dan, jika ada catatan-catatan bersama, kita berikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing," kata Politikus PKS itu.
Senada, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng Arief Djatmiko juga berkeinginan untuk mempercepat penyelesaian kawasan kumuh yang masih ada di wilayah Jateng.
Bagaimana kita menangani, kita mengintegrasikan, kita bisa menyelesaikan, kita jalan bersama, dan kita diskusikan persoalan tersebut. Ada beberapa hal disini cukup menarik untuk kami catat yakni bersama berjuang ke pusat dan kita kolaborasikan terus bentuknya," kata Arief.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni menjelaskan capaian RTLH di Sulsel berkisar 0,195% per satuan penduduk.
Datanya juga menyebutkan, persentase kawasan kumuh yang belum tertangani sekitar 0,049% dimana angka itu dapat tertangani namun tidak yakin dengan kemampuan di bidang investasi yang sering mendahulukan pembangunan jalan, pendidikan dan kesehatan.
Masalah yang kami hadapi, semakin bertambah program juga semakin bertambah kawasan kumuhnya," ucap Andi.
- Jelang Nataru, Bupati Sukoharjo Pastikan Harga Stabil Dan Pasokan Tersedia Di Dua Pasar Tradisional
- Wali Kota Semarang Sidak ke Gereja Blenduk, Ucapkan Selamat Merayakan Natal Bagi Umat Kristiani
- Ketua DPRD Jepara Ingatkan Pemkab Tak Bebani Warga
