Literasi keuangan masyarakat harus didorong untuk mengimbangi perkembangan inklusi keuangan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional.
- Direksi Pertamina Patra Niaga Pantau Distribusi BBM Arus Balik Mudik di Jalur Pansela
- DBS Indonesia Raih Penghargaan Best Invesment Bank
- Sidak Pasar Penggaron, Ita Minta Dinas Terkait Lakukan Pembenahan Fasilitas
Baca Juga
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9).
"Percepatan pembangunan semaksimal mungkin harus melibatkan masyarakat, demikian pula pembangunan sektor ekonomi yang membutuhkan peningkatan literasi keuangan dari masyarakat," tegas Rerie, sapaan akrab Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.
Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, papar Rerie, OJK juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik.
Jangan Ada Kesenjangan
Kesenjangan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, menurut Rerie, harus segera dipersempit agar peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disediakan lembaga keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, ujar Rerie, harus mampu menjadi bagian penting dalam proses percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil Jateng 2 (Demak, Jepara, Kudus) itu mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan agar berdampak pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Karena lebarnya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menyebabkan sejumlah program pembangunan tidak berjalan dengan baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie mengajak para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk membangun kolaborasi yang kuat agar dapat mengakselerasi proses pembangunan di sejumlah sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
- Peningkatan Kualitas Kesehatan Perempuan Jadi Langkah Strategis Pembangunan SDM Nasional
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional Berbasis Data Harus Konsisten Diterapkan
- Peningkatan Kasus Kekerasan terhadap Anak Berpotensi Ganggu Pembangunan SDM
