- Eks Ketua DPRD Banjarnegara: The Right Man in The Right Place
- Instruksi dari SBY, I Putu Doddy Temui Kadernya di Dapil 3 Banjarnegara
- LPKSM Kresna Lapor Balik Ketua Gerindra Banjarnegara ke Polda Jateng
Baca Juga
Pembentukan alat kelengkapan DPRD Banjarnegara dinilai diwarnai oleh dugaan blokade kepentingan oleh partai politik tertentu, Koalisi Pilkada seakan menjadi penghalang dalam menempuh kebijakan yang berkeadilan.
Garis merah yang memisahkan kepentingan suatu partai politik, dengan kepentingan masyarakat menjadi kabur di tengah pembentukan alat kelengkapan DPRD Banjarnegara periode 2024-2029.
Aspirasi masyarakat sebagai pilar keberhasilan kepemimpinan politik, seringkali terabaikan saat kontestasi politik melanda.
Rapat Pembentukan alat kelengkapan DPRD Banjarnegara yang digelar di ruang Paripurna ini, nampaknya membuat sebagian dari Anggota menaruh perdebatan. Isu yang menjadi perdebatan ini ialah, adanya dugaan membawa-bawa koalisi pilkada pada suatu lembaga legislatif.
Hasil rapat tersebut memutuskan, Ketua Komisi 1 sampai dengan 4 periode 2024-2029, dipimpin oleh partai koalisi pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana (Demokrat) dengan Wakhid Jumali (PKB).
Untuk diketahui, Partai koalisi Banjarnegara Maju pendukung Paslon Amalia-Wakhid meliputi Demokrat, PKB, PAN, Gerindra, PKS, NasDem, dan non-parlemen PSI. Berikut hasil keputusan rapat Paripurna DPRD Banjarnegara, Senin (21/10/2024).
Ketua Komisi 1 Isnan Rijadi Achmad (PAN), Ketua Komisi 2 Samsul Bachri Al Tugiyo (PKB), Ketua Komisi 3 Ibrahim (Demokrat) dan Ketua Komisi 4 Dedi Suromli, S.Pd (PKS).
Keberhasilan pemerintahan tidak tergantung dari kekuatan koalisi politik. Hal ini senada dengan ungkapan bijak, Aleksander Isayevich Solzhenitsyn, "Koalisi politik hanya tercapai saat kepentingan rakyat dan keadilan dipertaruhkan".
Berbicara tentang dinasti politik, masyarakat menghendaki pergantian kepemimpinan politik yang mampu memberikan solusi terbaik untuk masyarakat.
Dinasti politik akan mempersempit ruang demokrasi dan merusak aspek sustainability suatu pemimpin. Rangkaian proses pembentukan alat kedapatan oleh DPRD Banjarnegara menjadi momentum mengembalikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat yang terhimpit.
Pemilihan kepala daerah dan pembentukan alat kelengkapan DPRD, harus ditunjukkan sebagai bukti untuk membangun Banjarnegara yang berkontenporer, modern, dan visioner.
Pembentukan alat kelengkapan DPRD Banjarnegara yang dikuasai oleh satu koalisi politik, dapat membatasi keberhasilan kepemimpinan politik. DPRD sebagai lembaga perwakilan harus selalu bersikap bijak dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan kelompok tertentu.
Kepemimpinan politik dinilai efektif apabila dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dan bukan pasangan calon yang didukung partai politik.
Arya Achmad Zakaria, SH, MH Anggota DPRD Banjarnegara Fraksi PPP mengingatkan, sebagai lembaga perwujudan dari perwakilan rakyat, profesionalitas harus benar-benar diciptakan dan dijalani bukan untuk kepentingan suatu golongan tertentu.
"Dalam pembentukan Alkap (alat kelengkapan), ternyata koalisi Pilkada dibawa ke lembaga, "Bobrok lembaga", kita perwujudan dari perwakilan rakyat, jika memang untuk kepentingan masyarakat seharusnya rapat ini berjalan secara profesional." Ungkap Arya.
Senada disampaikan Luthfi Hidayat Anggota DPRD Banjarnegara, dari Fraksi Golkar dalam intruksi saat rapat menyampaikan, "Susunan Ketua Komisi mau diakui atau tidak, ini merupakan manifestasi dari Koalisi Pilkada.
"Manifestasi dari koalisi Pilkada jangan sampai dibawa ke pekerjaan, jika nantinya masing-masing Komisi akan mengatasnamakan koalisi Pilkada, apakah semuanya akan berjalan dengan baik,?" Ungkap Luthfi dengan nada keras.
Tadinya saya berharap, Pimpinan Alkap DPRD Banjarnegara dapat mewakili secara proporsional dan berkeadilan, kita yang duduk di sini jelas-jelas dipilih oleh rakyat, tentunya untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok tertentu." Lanjutnya.
Menurut Luthfi, meski lahir dari partai politik, sejatinya usai dimandatkan oleh rakyat menjadi Anggota DPRD, kepentingan utama bukan kepada golongan-golongan tertentu, melainkan mewakili semua masyarakat yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
Menanggapi hasil rapat dinilai keputusan jabatan Ketua Komisi 1 sampai 4 adalah koalisi Pilkada Amalia-Wakhid, Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat menilai hal tersebut hanya kebetulan saja.
"Terkait pimpinanya jatuh pada siapa itu sudah melalui proses mekanisme yang ada, jika jatuhnya pada mereka mungkin itu hanya kebetulan saja." Kata Anas kepada Rmoljateng.
Anas juga menanggapi, terkait kurangnya Proporsional dalam rapat Pembentukan alat kelengkapan DPRD Banjarnegara periode 2024-2029.
"Proporsional menurut saya wajar saja, rapat ini bukan untuk menjadi pemenang, jadi masing-masing harus menyadari dan menerima keputusan terbaik yang dihasilkan kita semua." Tegas Anas. 
- Eks Ketua DPRD Banjarnegara: The Right Man in The Right Place
- Instruksi dari SBY, I Putu Doddy Temui Kadernya di Dapil 3 Banjarnegara
- LPKSM Kresna Lapor Balik Ketua Gerindra Banjarnegara ke Polda Jateng
