Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang mulai melakukan pemetaan lokasi guna melakukan penataan pedagang di Shopping Center Johar (SCJ).
- Dilarang Dijual di Warung, Gas Melon Menghilang, Warga Bimbang
- Wujudkan Ketahanan Pangan, Dispaperta Cukupi Kebutuhan Masyarakat di Batang
- Selenggarakan RUPS LB, Bank Jateng Komitmen Siap Dukung Peningkatan PAD Jawa Tengah
Baca Juga
Plt Kepala Disdag Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan pemetaan ini dilakukan agar pedagang dari bekas relokasi Johar di MAJT bisa segera memasuki kawasan SCJ. Dalam pemetaan lokasi ini, Disdag menggandeng 96 pedagang eks Matahari Johar karena mereka menginginkan lokasi berdagangnya tidak berubah.
"Hari ini kami mapping, target kami akhir Juni semua pedagang sudah menempati lapak-lapak yang ada di sini (SCJ) sesuai rapat dengan semua paguyuban," kata Fajar saat meninjau SCJ, Sabtu (17/6).
Ia mengatakan gedung SCJ lantai 1 dan 2 yang tadinya dikelola oleh pihak ketiga, sejak 13 Juni sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang karena kontrak kerjasama sudah selesai.
"Sehingga kami berproses untuk memasukkan pedagang dan masukan-masukannya seperti apa," ucapnya.
Fajar mengatakan kepada semua pedagang SCJ baik toko maupun los bahwa Pemkot Semarang tidak akan mengeluarkan mereka dari lokasi berdagangnya. Alasan Fajar karena mereka adalah pedagang tangguh.
"Karena dulu itu setiap pedagang itu membayar kira-kira sekitar dua juta lebih karena masih dikelola oleh pihak ketiga. Tapi saat ini sudah 100 persen dikelola Dinas sehingga pedagang hanya membayar rertribusi saja,” bebernya.
"Jadi kalau dipukul rata setiap pedagang menempati 4 sampai 5 meter maka hanya membayar 5 ribu perhari. Jika dikalikan sebulan maka hanya 150 ribu. Jadi mereka masih punya sisa sangat banyak jika dibandingkan pembayaran kepada pihak ketiga," sambungnya.
Meski demikian, pihaknya meminta partisipasi para pedagang untuk secara swadaya melakukan pengecetan agar terlihat lebih indah.
Selain itu Fajar mengatakan jika kemungkinan nanti ukuran los akan berkurang karena menggunakan sistem DD. Pasalnya, Pemkot Semarang akan menampung pedagang dari eks Johar Baru MAJT yang belum mendapat lapak.
"Tapi kami akan seleksi agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan menambah-nambahi nama. Jika ketahuan dalam aplikasi e-Pandawa maka akan langsung kami keluarkan," tuturnya.
Pada awalnya, Pemkot Semarang akan melakukan perombakan di lantai 1 dan 2, namun rencana tersebut dibatalkan agar tidak ada kesalahpahaman antara pedagang dengan pemerintah. Sehingga yang akan dilakukan hanyalah melakukan perbaikan kelistrikan dan sanitasi, sementara pengecetan dilakukam swadaya dari para pedagang.
"Lalu untuk lantai 3 dan 4 akan kami tata untuk penempatan UMKM dan perbaikan lift dan eskalator juga segera akan kami lakukan jika proses penyerahan dari pihak ketiga selesai," ungkapnya.
Untuk kepemilikan jumlah lapak Pemkot Semarang memberikan kebebasan. Fajar mengatakan yang penting pedagang membayar retribusi. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan Pemkot bahwa pendapatan rertribusi sebesar Rp 65 miliar di tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 naik menjadi Rp 92 miliar.
"Untuk lapak yang kami sediakan antara 1x2 meter sampai 1,5x2 meter,” tandasnya.
- Subsidi Transportasi Disambut Positif Pengusaha Angkutan Barang
- Ahok Pastikan Pertalite Tidak Dihapus
- Semen Gresik Borong Tiga Penghargaan di Ajang GRC Awards 2021
