Dikukuhkan Sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah, Ini Gebrakan Ning Nawal  

Ning Nawal Arafah Yasin Istri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Resmi Dikukuhkan Menteri PPA Sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah, Minggu (20/04). Dokumentasi
Ning Nawal Arafah Yasin Istri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Resmi Dikukuhkan Menteri PPA Sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah, Minggu (20/04). Dokumentasi

Semarang - Hj. Nawal Arafah Yasin atau yang akrab disapa Ning Nawal resmi dikukuhkan sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), Arifah Choiri Fauzi di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (20/04). 


Usai dikukuhkan, Ning Nawal menyampaikan tiga gebrakan utama yang akan menjadi arah program kerja ke depan sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah. 

Ning Nawal menguraikan bahwa langkah pertama yang ingin dilakukan adalah menghimpun aduan-aduan dari anak-anak melalui layanan WhatsApp.

"Pertama adalah saya ingin menghimpun berbagai aduan-aduan terkait dengan anak lewat WhatsApp," katanya.

Menurutnya, akan menekankan pentingnya menampung suara anak secara aktif dan responsif, serta menggarisbawahi bahwa anak-anak bukan hanya menyampaikan aduan, tapi juga turut perlu memberi saran dan masukan yang konstruktif.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melibatkan anak-anak dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrembangwil). Ning Nawal menilai,  keikutsertaan anak-anak dalam forum ini bukan hanya simbolis, melainkan bentuk nyata pelibatan suara mereka dalam proses perencanaan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dan perlindungan anak.

"Ke dua, kita libatkan kepada Musrembangwil. Ini bukan hanya terus kemudian keikutsertaannya saja tidak," tegasnya.

Ia bahkan berencana menginisiasi Musrembangwil khusus untuk anak-anak dan perempuan, sebagai ruang advokasi dan perjuangan atas hak-hak mereka.

Tak berhenti di situ, program kerja ketiga yang disampaikan Ning Nawal adalah pengembangan sebuah aplikasi yang diberi nama Bocah Jawa Tengah. Aplikasi ini dirancang sebagai wadah aduan dan konsultasi bagi anak-anak, termasuk untuk menyalurkan curahan hati mereka kepada admin yang siap mendampingi.

"InsyaAllah kalau bisa, kita akan membuat aplikasi khusus, misalnya kita namakan Bocah Jawa Tengah. Jadi, anak-anak nanti bisa curhat kepada admin," ungkapnya.

Menurutnya, dalam aplikasi tersebut akan disediakan fitur kontak pengaduan yang terintegrasi dengan program prioritas Kementerian PPPA, serta ruang curhat yang memungkinkan anak-anak berbicara langsung dengan admin secara aman.

Selanjutnya, masukan yang diterima dari aplikasi akan dibahas dalam sidang Forum Anak, sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada anak. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong terbentuknya jaringan konselor sebaya agar anak-anak dapat saling mendukung, terutama dalam penanganan kasus bullying.

"Nanti bisa konseling dan terutama untuk masifnya bullying di Jawa Tengah ini," ucap Ning Nawal.

Menteri PPPA Republik Indonesia Arifah Choiri Fauzi dalam sambutannya menegaskan masyarakat penting terlibat dalam menangani persoalan kekerasan. Ia berharap Jawa Tengah bisa menjadi contoh penanganan kekerasan yang komprehensif hingga tingkat desa.

Pihaknya khawatir bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 51 persen anak usia 13–17 tahun mengaku pernah menjadi korban, terutama di lingkungan keluarga.

"Saya percaya, kekuatan untuk mencegah kekerasan tidak hanya datang dari pemerintah. Masyarakat adalah pilar utama," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, turut menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Berdasarkan data Simfoni PPA, jumlah korban perempuan meningkat dari 939 kasus pada 2022 menjadi 1.019 kasus pada 2024. Sedangkan korban anak meningkat dari 1.214 menjadi 1.349 kasus dalam periode yang sama.

Jenis kekerasan yang paling dominan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik (41,3%), sedangkan terhadap anak adalah kekerasan seksual (46,6%).

Wagub juga menyoroti adanya budaya pekewuh atau rasa sungkan yang masih kuat di masyarakat, sehingga banyak korban kekerasan enggan melapor.