Wakil Bupati Purbalingga, H Sudono berpesan kepada para kepala desa agar tahun 2024 tetap memprioritaskan urusan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
- Dinkes Semarang Fasilitasi Swab Bagi Peserta Tes PPPK
- Kebutuhan Oksigen Medis Menurun, Jateng Tetap Jaga Ketersediaan
- Walikota Dorong Rumah Sakit Di Kota Semarang Miliki Ruang Khusus Penanganan Kanker
Baca Juga
"Perlu disisipkan dalam DD untuk urusan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, tinggal perlu pedoman yang jelas pembagian tugas antara desa dengan dinas-dinas," kata Wabup Sudono dalam acara Workshop Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan, Jum'at (8/12) di Pendopo Dipokusumo.
Wabup menyebutkan per Agustus 2023 angka stunting di Purbalingga masih 12,1%. Ia menargetkan agar tahun 2024 bisa turun menjadi di bawah 10%.
Sedangkan kemiskinan ekstrem di Purbalingga tahun 2022 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di angka 2,19%. Untuk menangani kemiskinan ekstrem anggaran harus menyasar pada pemenuhan 8 area intervensi, diantaranya rumah layak huni, listrik, akses air bersih, jamban, sekolah, intervensi disabilitas, pekerjaan dan intervensi risiko stunting.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengungkapkan, DD terus ditingkatkan, tahun 2024 ditetapkan pada angka Rp71 Triliun. Ia menargetkan rata-rata per desa setidaknya mendapatkan Rp1-3 Miliar, bahkan sampai Rp5 Miliar.
"Akan tetapi dengan peningkatan itu saya ingin memastikan bahwa pengelolaannya betul-betul baik, harus dikelola dengan tepat guna, dan tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, semakin besar DD akan semakin tinggi potensi kasus penyalahgunaan anggaran. Namun ia memastikan kepada BPK dan BPKP kalau tidak ada temuan yang betul-betul memiliki bukti tindak pidana, atau hanya administratif, terlambat membuat laporan itu untuk tidak dipersoalkan.
"Tapi kalau tindakan pidana ya kita tidak bisa membantu. Kecuali mendoakan agar kembali ke jalan yang benar," katanya.
Ia juga mengucapkan selamat karena aspirasi revisi Undang-undang Desa sedang dibahas di DPR RI. Ia optimis usulan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun maksimal 2 periode bakal disetujui. Demikian besaran porsi APBN untuk dana desa dari 10% ditambah jadi 20% dana perimbangan. "itulah yang sedang diperjuangkan di DPR RI," imbuhnya. 
Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho berpesan agar kasus-kasus yang telah terjadi untuk jadi bahan pembelajaran. Ia mencontohkan kekeliruan yang sering terjadi dan menimbulkan pidana.
"Misalnya dalam perencanaan kegiatan kita anggarkan pagu Rp 100 juta, namun setelah disusun RAB kemungkinan terpakai hanya Rp 90 juta dan setelah realisasi kegiatan ternyata hanya habis Rp 75 juta dan inilah (Rp 75 juta) yang harus di-SPj-kan. Bukan mengacu pada pagu ataupun RAB," katanya.
Ia berpesan agar dalam mempertanggungjawabkan anggaran adalah sesuai riilnya, bukan nominal saat perencanaan. Ia juga berpesan misal kegiatan dikerjakan secara swakelola maka dalam pertanggungjawaban juga swakelola jangan pihak ketiga atau sebaliknya. "Nanti akan timbul 'ngarang-ngarang' dan seterusnya," imbuhnya.
Andrei Sanubis dari Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, menjelaskan DD tahun 2024 digunakan untuk mendukung berbagai aspek. Diantaranya BLT maksimal 25%, program ketahanan pangan minimal 20%, program pencegahan dan penurunan stunting, program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan BUMDes serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik.(*)
- Muncul Varian Baru Covid-19, Hendi Minta Masyarakat Patuhi Prokes
- Percepat Herd Immunity, Djarum Foundation Luncurkan Sentra Vaksinasi dan Tim Vaksin Keliling di Kabupaten Semarang
- Sido Muncul dan FERARI Gelar Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing untuk 32 Bayi dan Balita
