Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Kebumen. Pemeriksaan itu meliputi belanja gedung dan bangunan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan.
- Walikota Semarang Gelar Kumpul Balung Pisah Bani KH. Sirodj
- Polresta Solo Terjunkan 796 Personil Amankan Kegiatan di Solo
- Tak Lagi Kebanjiran, Kapolres Pemalang Sudah Bisa Tempati Bangunan Baru Rumdin
Baca Juga
"Betul kami tengah memulai pemeriksaan pendahuluan mengenai belanja infrastruktur di Kabupaten Kebumen," ujar Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Puspitaningtyas saat rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen di ruang Arungbinang, Kamis (14/9).
Pemeriksaan berlangsung selama 25 hari dari 13 September sampai 7 Oktober 2023. Salah satu tujuannya adalah menilai kewajaran tentang penggunaan anggaran. Menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
"Hasilnya kita harapkan, Kebumen bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," ucapnya.
Adapun pemeriksaan dimulai dari persiapan anggaran, proses pemilihan penyedia jasa, ketepatan waktu pengerjaan dari waktu ditetapkan, ketepatan kualitas dan kuantitas dari hasil dikerjakan, serta pertanggungjawaban pengerjaan jasa konsultasi.
“Tapi ini baru pemeriksaan pendahuluan ya, nanti selanjutnya ada pemeriksaan terinci. Setelah itu nanti ada kesimpulan dan rekomendasi," ucap Tyas.
Sementara itu, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyambut baik tim dari BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai belanja infrastruktur di Kebumen pada tahun anggaran 2023.
Pemeriksaan ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan pemerintah.
"Saya minta kepada semua kepala dinas untuk membuka seluruh dokumen mengenai belanja infrastruktur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus sebagai bentuk transparansi," ucapnya.
Bupati berharap pemeriksaan ini memberikan hasil maksimal dan menjadikan kinerja pemerintah semakin baik, khususnya dalam hal penggunaan anggaran.
Ia menyebut di era keterbukaan ini semua orang bisa dengan leluasa mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.
"Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, bersih dari korupsi tidak hanya dengan pemeriksaan BPK, masyarakat juga bisa turut mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Saya kira wadah untuk itu sangat banyak, dan kita terbuka untuk semua," tegasnya. 
- Pilus Berharap Tak Ada Lagi Sengketa Lahan Usai PTSL Dibagikan
- Komunitas Tiong Hoa Semarang Bantu Sembako Untuk Insan Jurnalis
- Tiba di Tanah Air, Jamaah Haji Asal Temanggung Lakukan Sujud Syukur
