Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakorbangtas) Tahun 2023 di Jakarta.
- Grobogan Dapatkan Bantuan 25 PJU Tenaga Surya
- Menghilang 3 Hari Usai Pamit Cari Ikan, Warga Sukoharjo Ditemukan Tewas Di Kebun
- Walikota Semarang Belum Putuskan Kelanjutan Hari Bebas Kendaraan Pribadi
Baca Juga
Rakorbangtas bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program dan kegiatan pembangunan perbatasan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakorbangtas melibatkan 27 kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi anggota BNPP, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di 18 provinsi dan 54 kabupaten/kota yang berada di kawasan perbatasan.
Rakorbangtas juga menjadi forum untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan perbatasan yang telah, sedang, atau akan dilakukan.
"Komunikasi bersama K/L dan BPPD sangat dibutuhkan agar pengelolaan batas negara tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan nasional," kata Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin, yang mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon dalam keterangan yang diterima RMOL Jateng, Selasa (12/12) pagi.
Sasaran prioritas tersebut meliputi target wilayah pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara. Rincianny, 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi.
Kemudian 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk.
Jeffry juga menegaskan bahwa pembangunan perbatasan negara sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang dioperasionalkan ke dalam visi BNPP, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong di Perbatasan Negara”.
Pada tahun 2023, Pemerintahan Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,717 triliun.
"Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp4,114 triliun," katanya.
BNPP telah melakukan upaya-upaya peningkatan layanan sosial dasar dan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan. Khususnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, dengan dukungan infrastruktur strategis yang diperluas.
BNPP juga telah mengubah wajah beranda negara dengan dukungan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara.
"Yang ditandai dengan telah dibangunnya 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, di mana 8 PLBN telah beroperasi dan 5 PLBN akan segera beroperasi," urainya.
Rakorbangtas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan percepatan pembangunan perbatasan negara secara terpadu. Tentunya dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 
- Peringati Hari OTDA, Wali Kota Semarang Tekankan Tiga Hal Penting
- Amalia Desiana Terpilih Pimpin PMI Banjarnegara Periode 2025-2030
- Resmi Jabat Kepala BPK Jateng, Karyadi Tekankan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran
