Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang mencatat pada awal tahun 2023 ini mulai Januari hingga Februari, realisasi pendapatan pajak daerah berada pada angka 7 persen.
- Pemkot Semarang Adakan Seleksi Beasiswa Pendidikan bagi ASN
- Dukung Penguatan Kawasan Tanpa Rokok
- Cegah Korupsi, Sinoeng Minta Inspektorat Datangkan KPK
Baca Juga
Angka realisasi ini terbilang lebih besar dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama, atau naik 1,5 persen.
Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari mengatakan, pada tahun 2023 ini pihaknya meningkatkan target pendapatan pajak daerah yakni hingga Rp 2,19 triliun. Hal ini berkaca dari realisasi pajak daerah pada tahun 2022 yang mencapai Rp 1,95 triliun.
“Kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik dan kita optimis dengan target dibagikan akan tetap bisa tercapai,” kata Iin, sapaan akrabnya, Jumat (21/2).
Iin mengatakan saat ini surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) belum diedarkan.
Ia yakin, saat SPPT PBB sudah diedarkan, maka realisasi pajak daerah akan semakin tinggi. Rencananya, SPPT PBB akan diedarkan pada bulan Maret. Pihaknya akan membuat program diskon agar masyarakat bergegas membayar PBB.
“Jatuh tempo PBB maksimal enam bulan setelah terbit,” imbuhnya.
Iin menyebut jika PBB masih menjadi kekuatan pendapatan pajak daerah. Selain itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga mendatangkan pendapatan yang cukup besar di Kota Semarang.
Transaksi BPHTB yang semakin meningkat akan menumbuhkan investasi di Kota Semarang semakin banyak.
Disamping itu, adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) juga bisa menaikan sektor BPHTB. Meski ada program PTSL, masyarakat tetap berkewajiban membayar BPHTB.
Mantan Kepala Disbudpar ini menyebut untuk potensi lainnya adalah pajak hotel, restoran dan hiburan. Pasalnya, tiga sektor itu saat ini mulai kembali ramai pasca pandemi.
“Hiburan naik lagi. Mulai Januari sudah ramai. Saya kira ini potensi yang besar,” tuturnya.
Iin menyampaikan ada dua sektor pajak yang masih perlu digenjot yakni reklame dan parkir.
Pihaknya melihat saat ini sejumlah wilayah di Kota Semarang sudah ramai namun sayangnya tidak diimbangi dengan kenaikan pajak reklame dan parkir.
“Padahal ramai, tapi pajaknya belum optimal,” tandasnya. 
- Dua Anggota DPRD Kota Semarang Hasil PAW Dilantik
- Pemkot Salatiga Gandeng Kejaksaan Bentuk Pansel Dirut PDAM Dan PD BPR Bank Salatiga
- Polres PurbaIingga Siapkan Personel Amankan Malam Pergantian Tahun
