Banyak Bansos Belum Tersalurkan, Mensos Risma Cek Data di Daerah

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah melakukan pengecekan data langsung terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyakat.


Dalam rapat terbatas bersama jajaran Dinas Sosial Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga bersama perwakilan Bank Himbara, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga dari PT POS Indonesia, Risma meluapkan emosi karena hingga saat ini masih banyak bantuan yang belum tersalurkan.

Risma menyebut, jumlah bantuan yang belum tersalurkan di empat kabupaten/ kota ini terbilang yang paling besar. Pada data penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Risma merasa heran karena rata-rata 4.000 lebih bantuan belum tersalurkan, kecuali Kota Salatiga. 

"Baru kali ini sebesar ini. Aku dah jalan ke beberapa daerah. Ada apa masalahnya?" ungkap Risma kepada jajaran yang mengikuti rapat pada Jumat (3/9) di Hotel Oak Tree Semarang.

Sedangkan pada data penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Risma menanyakan ke pihak PT Pos alasan masih cukup banyak yang belum disalurkan. Bahkan Risma mengatakan, ada satu rumah berisi dua kepala keluarga (KK) maka masih tetap mendapat haknya, bukan masuk data ganda. 

"Kalau satu rumah tapi 2 KK itu bukan ganda pak. Salurkan," tegasnya.

Dalam rapat yang berlangsung cukup tegang ini, Risma mengungkap beberapa kendala. Seperti penerima bantuan yang meninggal dunia juga berada di luar kota hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. 

"Yang meninggal ada ahli warisnya, urus ya pak, kasihan ini. Kalau anaknya masih kecil bisa langsung kasihkan. Kita ada buktinya (ahli waris anak di bawah umur boleh menerima) lho pak, ada," bebernya.

Risma pun mengatakan akan kembali mengecek proses penyaluran bantuan sosial. Ia meminta juga ada sistem door to door sehingga langsung ke penerima. 

"Pemerintah inginkan ada perputaran ekonomi. Makanya saya mau cek kenapa begitu gede yang belum tersalurkan, Ini rekor lho," katanya. 

Risma mengatakan, pihak kementerian sosial hanya mendapat data berupa usulan dari pemerintah daerah terkait penerima yang berhak mendapat bantuan sosial. 

"Jadi saya perlu menekankan kepada teman-teman sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 bahwq data adalah usulan dari daerah jadi nggak  bisa kami mengarang data, nggak bisa karena yang tahu persis apakah dia miskin, dia berhak atau tidak itu daerah, jadi usulan itu kita kembalikan kepada daerah. Daerahlah yang mengusulkan," paparnya.

Revisi yang dilakukan Kemensos setiap bulannya misalnya ada penerima bantuan sosial yang saat ini sudah menjadi PNS maka akan dilakukan revisi.

"Kalau di sini tadi ada usulan misal  ada yang jasi PNS, mungkin tahun kemarin belu tapi sekarang sudah diterima PNS,  itu bisa direvisi. Karena kami tiap bulan melakukan revisi data DTKS kemiskinan itu setiap bulan, saya melakukan revisi mengakomodir usulan-usulan dari daerah," urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Muthohar mengatakan, permasalahan terkait banyaknya bansos yang belum tersalurkan di kota Semarang ini karena kurangnya komunikasi intens dinas sosial dengan pihak BNI dan PT POS Indonesia.

"Sebenarnya tidak ada kendala namun dari masing-masing yang diberi tanggung jawab untuk mendistribusikan uang itu harus koordinasi dengan Pemkot Semarang Khususnya Dinsos," kata Muthohar.

Muthohar menyampaikan akan segera membuat time schedule bersama-sama dengan pihak Bank dan PT POS sesuai dengan target yang diberikan Menteri Risma.

"Kami akan segera memgadakam rapat koordinasi antara Dinsos, BNI dan Kantor Pos untuk saa-sama emmbuat time schedule sehingga batas waktu yang ditetapkan bu Menteri bisa terlaksana," terangnya.