Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Solo Jadi Pilot Project Jaringan Kabel Telkom Bawah Tanah
- Bupati Demak Bersama Forkopimda Gelar Tabur Bunga di Makam Pahlawan
- Dinas PU : Drainase Mampet Airnya Luber ke Jalan
Baca Juga
Ampera adalah kumpulan perwakilan berbagai elemen masyarakat yang terdiri atas pedagang, seniman, organisasi pemuda dan lain sebagainya.
"Dampak PPKM darurat sangat besar, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa jualan," kata Koordinator Lapangan Ampera, Heru Kundhimiarso usai audiensi dengan Forkompinda Kabupaten Pemalang, Selasa (20/7.
Ia mengatakan, selama ini PPKM darurat membuat masyarakat terpuruk secara ekonomi.
Heru meminta pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menelan mentah-mentah perintah pusat.
"Paling tidak ada improvisasi supaya bisa melindungi warganya, supaya merasa terayomi oleh pemerintah. Ingat tidak semua orang punya gaji," tuturnya.
Aktivis lainnya, Andi Rustono menambahkan, PPKM darurat sangat berdampak karena banyak warga tidak bisa mencari nafkah.
Ia juga mengritik tidak adanya perhatian pemerintah daerah Pemalang terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri.
"Dan tidak semua yang terdampak PPKM darurat itu mendapat bantuan sosial," tuturnya.
Andi mengatakan, seharusnya ada solusi pangan bagi masyarakat ketika PPKM darurat ditetapkan.
Bupati Pemalang, Agung Mukti Wibawa mengatakan, ada anggaran khusus untuk warga terdampak PPKM darurat.
Pihaknya akan mengikuti jika ada kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memberi kelonggaran pada pedagang.
"Tentu akan kita ikuti. Lalu sekarang tidak ada PPKM darurat tetapi PPKM level, Pemalang masuk level tiga," tuturnya. 
- Permasalahan Di Jawa Tengah Semakin Mengkhawatirkan, Rakyat Harus Ikut Terlibat
- KPU Kabupaten Batang Siap Buka Pendaftaran Calon Bupati: Hanya Satu Partai yang Konsultasi, Ada Apa?
- Antisipasi Korban Jebakan Listrik, Polres Blora Pasang Banner Imbauan
