Amerika Memberlakukan Kembali Wajib Vaksin untuk Para Pekerja

Wajib vaksin akan kembali diberlakukan untuk para pekerja di Amerika Serikat.

Baca Juga

Pengadilan banding AS pada Jumat (17/12) mengumumkan bahwa mandat vaksin atau pengujian Covid-19 yang digaungkan pemerintahan Biden akan kembali berlaku, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Putusan itu mencatat bahwa Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) memiliki preseden historis untuk menggunakan kebijaksanaannya memastikan keselamatan pekerja dan “menunjukkan bahaya meluas yang ditimbulkan oleh Covid-19, khususnya pekerja yang tidak divaksinasi.

Departemen Kehakiman dalam argumennya pekan lalu mengatakan, pelarangan persyaratan tersebut akan merugikan publik. Jika syarat itu diabaikan rumah sakit bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid pada musim dingin ini, terlebih saat ini ada serangan varian omicron yang sangat bermutasi yang telah tersebar di beberapa negara.

“Covid-19 menyebar di tempat kerja, pekerja dirawat di rumah sakit dan sekarat,” kata Departemen Kehakiman dalam pengajuan pengadilan pada Jumat.

“Ketika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat dan varian baru muncul, ancaman terhadap pekerja tetap ada dan sangat besar,” tambahnya.

Kebijakan yang disetujui pengadilan federal tersebut mengharuskan perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih untuk memvaksinasi pekerjanya dengan dosis lengkap mulai 4 Januari mendatang. Perusahaan juga mengharuskan karyawannya untuk menyerahkan tes Covid setiap minggu untuk memasuki tempat kerja.

Sejauh ini, peraturan yang ada hanyalah memastikan karyawan yang tidak divaksinasi untuk mengenakan masker di dalam ruangan yang berlaku sejak 5 Desember. Pengadilan memandang hal itu belum cukup untuk mengenyahkan penularan virus.

Namun, keputusan pengadilan banding mendapat penentangan dari Jaksa Republik, perusahaan swasta dan kelompok industri seperti National Retail Federation, American Trucking Associations, dan National Federation of Independent Business. Mereka menggugat untuk membatalkan kebijakan tersebut dan berpendapat bahwa persyaratan itu tidak perlu karena membebani perusahaan.

Pemerintahan Biden bulan lalu menghentikan kebijakan mandat vaksin di tempat kerja. Hakim Kurt de Engelhart, dalam pendapatnya kepada panel tiga hakim, mengatakan persyaratan itu "sangat dibesar-besarkan".

Departemen Kehakiman mengatakan, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menetapkan persyaratan tersebut, bertindak di bawah kekuasaan Kongres. Pemerintahan Biden menolak klaim bahwa pekerja akan mengundurkan diri karena kebijakan wajib vaksin.

Gedung Putih telah berulang kali berargumen bahwa Covid menimbulkan bahaya besar bagi pekerja, menunjuk pada angka kematian yang mengejutkan dari pandemi dan meningkatnya infeksi Covid di seluruh Amerika Serikat.